Harga Umroh Plus 2016 Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Harga Umroh Plus 2016 Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Harga Umroh Plus 2016

saco-indonesia.com, Firman Wijaya, pengacara Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, hari ini akan mengajukan surat penangguhan penahanan bagi kliennya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia juga berharap Komisi antikorupsi ini bisa mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Ratu Atut. "Bu Atut tidak bisa melarikan diri karena statusnya tersangka dan sudah dilakukan pencekalan. Saya rasa alasan penangguhan dengan subjektif ini akan bisa dikabulkan," kata Firman di KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Menurut Firman, ditahannya Ratu Atut juga sangat mempengaruhi kerja pemerintahan Provinsi Banten. "Penahanan ini juga bisa dipersepsikan sebagai sarana ampuh untuk dapat melumpuhkan kewenangan Atut sebagai gubernur provinsi aktif. Sampai hari ini kewenangan untuk dapat memutuskan sesuatu tetap pada Ibu Atut. Tidak ada pada Undang-undang yang melegitimasi tanpa persetujuan Atut," ujar Firman.

Firman Wijaya juga menyatakan semestinya KPK mengabulkan permohonannya tersebut. "Tentu saja penahanan yang begitu akan cepat bisa mengganggu kesinambungan Pemerintahan Provinsi Banten," tegas Firman.


Editor : Dian Sukmawati

RATU ATUT AKAN MENGAJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Artikel lainnya »